Pangkogabwilhan III Ungkap Dugaan Jalur Pasokan Senjata Kelompok Bersenjata di Papua, Pengawasan Perbatasan dan Jalur Laut Diperketat

  

Timika, Papua Tengah — Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, mengungkapkan bahwa senjata api yang digunakan oleh kelompok bersenjata di Papua diduga berasal dari dua sumber, yakni dari dalam negeri maupun luar negeri. Temuan tersebut menjadi dasar bagi aparat untuk memperkuat pengawasan terhadap berbagai jalur yang diduga digunakan sebagai akses penyelundupan senjata dan amunisi ke wilayah Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pemaparan hasil operasi Kogabwilhan III Semester I Tahun 2026 di Timika. Menurut Lucky, keberadaan jalur pasokan senjata ilegal menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua sehingga diperlukan sinergi lintas lembaga untuk memutus rantai distribusinya.

---

Dugaan Pasokan Berasal dari Dalam dan Luar Negeri

Letjen TNI Lucky Avianto menjelaskan bahwa hasil evaluasi operasi menunjukkan adanya indikasi senjata yang digunakan kelompok bersenjata tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga diduga masuk dari luar negeri melalui berbagai jalur penyelundupan.

Menurutnya, temuan tersebut mendorong aparat untuk meningkatkan pengawasan terhadap wilayah perbatasan, jalur laut, maupun titik-titik lain yang berpotensi dimanfaatkan sebagai akses masuk senjata ilegal. Ia menegaskan bahwa sekecil apa pun jumlah senjata maupun amunisi yang berhasil diselundupkan dapat menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat.

---

Pengawasan Jalur Penyelundupan Terus Diperketat

Sebagai tindak lanjut, Kogabwilhan III bersama satuan TNI dan instansi terkait terus memperkuat pengamanan di berbagai jalur yang diduga menjadi lintasan penyelundupan senjata.

Selain meningkatkan patroli dan pengawasan, aparat juga memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga guna mempersempit ruang gerak jaringan penyelundupan yang berpotensi memasok persenjataan kepada kelompok bersenjata di Papua.

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mencegah masuknya senjata ilegal sekaligus menjaga keamanan masyarakat di wilayah Papua.

---

Operasi Berhasil Mengamankan Puluhan Senjata Api

Dalam paparan hasil operasi Semester I Tahun 2026, Kogabwilhan III juga mengungkap keberhasilan aparat dalam mengamankan puluhan senjata api, ratusan butir amunisi, serta berbagai barang bukti lainnya yang diduga berkaitan dengan aktivitas kelompok bersenjata.

Menurut Panglima Kogabwilhan III, keberhasilan tersebut berpotensi mencegah senjata-senjata tersebut digunakan dalam aksi kekerasan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat sipil maupun aparat keamanan.

---

Pendekatan Keamanan untuk Melindungi Masyarakat

Letjen Lucky Avianto menegaskan bahwa kehadiran aparat keamanan di wilayah rawan bukan semata-mata untuk melakukan operasi keamanan, tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memastikan negara tetap hadir melalui pelayanan publik.

Ia menyampaikan bahwa pengamanan wilayah menjadi bagian dari upaya menciptakan situasi yang kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan pembangunan daerah dapat berlangsung secara berkelanjutan.

---

Stabilitas Keamanan Mendukung Pembangunan Papua

Pemerintah terus menempatkan stabilitas keamanan sebagai salah satu fondasi penting dalam mempercepat pembangunan Papua. Di samping memperkuat penegakan hukum terhadap penyelundupan senjata dan aksi kekerasan bersenjata, pemerintah juga terus melanjutkan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman sehingga investasi, pelayanan publik, dan pembangunan dapat berjalan secara optimal. Kogabwilhan III juga menegaskan bahwa setiap operasi dilaksanakan dengan mengedepankan perlindungan masyarakat dan fasilitas publik sebagai bagian dari upaya menjaga Papua tetap kondusif.