Komnas Perempuan Desak Investigasi Independen atas Tewasnya Ibu Hamil di Intan Jaya, Pemerintah Didorong Ungkap Fakta Secara Transparan

   

Jakarta — Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak dilakukannya investigasi yang independen, imparsial, menyeluruh, dan transparan terkait meninggalnya seorang ibu hamil berinisial MD (Melkiana Duwitau) yang terkena peluru dalam insiden bersenjata di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Komnas Perempuan menilai pengungkapan fakta secara menyeluruh penting untuk memastikan akuntabilitas, memberikan keadilan bagi keluarga korban, serta mencegah terulangnya peristiwa serupa.

Peristiwa tersebut terjadi pada 2 Juli 2026 di Kampung Mamba, Distrik Sugapa. Berdasarkan keterangan Koops TNI Habema, saat kejadian berlangsung terdapat gangguan tembakan yang disebut berasal dari kelompok bersenjata OPM dari beberapa titik berbeda. Aparat menyatakan personel TNI tidak melakukan tembakan balasan karena kondisi hujan, kabut tebal, dan jarak pandang yang sangat terbatas.

---

Komnas Perempuan Tekankan Pentingnya Penyelidikan Independen

Dalam pernyataan resminya, Komnas Perempuan menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya MD beserta janin yang dikandungnya. Lembaga tersebut menilai peristiwa itu merupakan dugaan pelanggaran serius terhadap hak perempuan atas hidup, rasa aman, dan kesehatan.

Komnas Perempuan menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan proses penyelidikan dilakukan secara independen, imparsial, menyeluruh, dan transparan guna mengungkap fakta, memastikan akuntabilitas, memberikan pemulihan kepada keluarga korban, serta menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum.

---

Aparat Menyampaikan Kronologi Awal Kejadian

Koops TNI Habema menjelaskan bahwa berdasarkan laporan lapangan, analisis kronologi, dan pemetaan lokasi, tembakan berasal dari tiga titik berbeda yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata yang dipimpin Peles Tigau.

Menurut keterangan aparat, rangkaian tembakan berlangsung dalam rentang waktu sekitar 15 menit. Selama insiden tersebut, personel TNI disebut memilih berlindung dan memantau situasi tanpa melakukan tembakan balasan karena kondisi cuaca dan medan yang tidak memungkinkan untuk melakukan identifikasi sasaran secara aman.

---

Komnas HAM Turut Melakukan Investigasi

Selain Komnas Perempuan, Komnas HAM Perwakilan Papua juga telah menurunkan tim investigasi untuk mengumpulkan fakta di lapangan.

Dalam pemeriksaan awal, tim Komnas HAM menemukan sejumlah bekas proyektil di sekitar rumah korban dan melakukan rekonstruksi lokasi kejadian sebagai bagian dari proses penyelidikan. Tim juga bertemu dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, serta warga guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa tersebut.

---

Perlindungan Warga Sipil Menjadi Prioritas

Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil, khususnya perempuan dan anak-anak, di wilayah yang masih menghadapi gangguan keamanan.

Komnas Perempuan juga merekomendasikan agar pemerintah memberikan pemulihan yang menyeluruh kepada keluarga korban, termasuk dukungan psikososial, jaminan keamanan, serta akses terhadap proses hukum yang adil dan transparan. Selain itu, lembaga tersebut mendorong evaluasi terhadap langkah-langkah perlindungan masyarakat sipil di daerah terdampak konflik.

---

Pemerintah Diharapkan Mengungkap Fakta Secara Akuntabel

Kasus ini menjadi perhatian berbagai lembaga negara dan diharapkan dapat diproses secara profesional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Proses investigasi yang sedang berjalan diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai kronologi kejadian, memastikan pertanggungjawaban pihak yang terbukti bertanggung jawab, serta memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban.

Pemerintah juga diharapkan terus memperkuat koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan lembaga independen agar penanganan kasus berlangsung transparan serta mampu memperkuat perlindungan masyarakat sipil di Papua. Pendekatan yang mengedepankan penegakan hukum, akuntabilitas, dan perlindungan warga diharapkan dapat mendukung terciptanya situasi keamanan yang lebih kondusif bagi pembangunan dan pelayanan publik di Papua.